Bandung,Mediatimsus.com-Informasi tentang jumlah populasi bermotor di kota Bandung menjadi berita yang sangat seksi untuk dicermati oleh siapapun termasuk oleh setingkat pakar transportasi sampai kepada masyarakat awam.
Hal ini tentunya sangat beralasan mengingat tidak sedikit keluhan dari masyarakat kota Bandung terhadap kondisi kemacetan jalan yang hampir terjadi di setiap ruas jalan yang ada di kota Bandung disampaikan hampir tiap waktu melalui kanal-kanal informasi termasuk ruang sosial media yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri.
Sangat dipahami dan dimengerti mengingat kenyamanan warga masyarakat dalam gunakan fasilitas jalan raya menuju ke tempat kerja ataupun ke tempat-tempat lainnya sesuai dengan tujuannya menjadi hal yang paling utama.
Namun bagaimana tidak membuat stress manakala kecepatan mencapai satu titik tujuan terganggu bahkan harus sedikit molor karena kemacetan yang terjadi.
Berdasarkan data Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar), jumlah kendaraan di Kota Bandung hampir setara dengan jumlah populasi penduduknya.
Menurut data tersebut, jumlah kendaraan di Kota Bandung mencapai 2,2 juta unit, sedangkan penduduknya berjumlah sebanyak 2,4 juta jiwa.
Dari total jumlah kendaraan tersebut, 1,7 juta di antaranya adalah kendaraan roda dua, sedangkan kendaraan roda empat berjumlah sekitar 500.000 unit.
Sementara ruas jalan Kota Bandung saat ini keseluruhan panjang jalannya mencapai 1.129,70 kilometer.
Hal ini Tentunya menjadi permasalahan yang serius karena dengan adanya ketidakseimbangan antara ruas panjang jalan dengan jumlah kendaraan bermotor akan berimplikasi dengan kondisi kemacetan dan hal ini akan menjadi sebuah permasalahan besar karena dari kemacetan ini hadir berbagai macam irisan permasalahan yang lainnya.
Masalah yang menjadi turunan kemacetan diantaranya hadirnya tingkat stres yang semakin tinggi dan berujung pada rendahnya kualitas kesehatan masyarakat, pemborosan bahan bakar yang berujung pada hilangnya lembaran rupiah dengan percuma sampai terjadinya kecelakaan lalu lintas yang tidak diharapkan.
Memang tidak mudah untuk mencari solusi atas permasalahan ini.
Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan yang berhubungan dengan masalah ini, selain adanya pembatasan jumlah kendaraan bermotor, pemerintah pun harus mencari solusi berupa penambahan ruas jalan dengan menghadirkan jalan-jalan alternatif berbentuk fly over di beberapa titik kota Bandung.
Namun tentunya ini pun tidak sesederhana yang kita bayangkan mengingat karakteristik Kota Bandung tentunya sangat berbeda dengan karakteristik kota-kota besar yang ada di Indonesia.
Selain itu dukungan pemerintah terhadap kepentingan dunia industri otomotif yang berkorelasi dengan penambahan pajak kendaraan bermotor sepertinya masih sangat dominan dibandingkan dengan menghadirkan moda-moda transportasi publik yang nyaman dan aman.
Apabila kondisi ini tidak sesegera mungkin dicarikan solusi terbaik maka kemungkinan besar Bandung akan menjadi kota yang paling macet karena ketidakseimbangan yang diakibatkan oleh ketimpangan ruas panjang jalan dan jumlah kendaraan bermotor akan semakin tinggi.
Beberapa alternatif yang bisa menjadi salah satu solusi dalam hindari situasi ini adalah
– pemerintah harus serius untuk menciptakan dan menghadirkan program-program transportasi publik yang murah, ramah, nyaman dan jauh dari kata lelet.
Masyarakat tentunya enggan menggunakan transportasi publik apabila pada kenyataannya dengan menggunakan transportasi publik ini jauh lebih tidak nyaman dan jauh dari kata cepat sampai tujuan.
– Meningkatkan komitmen gerakan Eco Transport, salah satunya gerakan bersepeda. Gerakan ini harus menjadi salah satu-satunya pilihan dari pengembangan kota yang berkelanjutan.
Dukungan pemerintah berupa keseriusan untuk mendukung gerakan ini menjadi salah satu program unggulan Kota Bandung dengan menghadirkan perwal atau Perda gerakan satu hari tanpa kendaraan bermotor atau satu hari ASN bersepeda.
– Selain itu memperbanyak titik-titik untuk membumikan gerakan car free day agar masyarakat terbiasa untuk melepaskan ketergantungan terhadap kendaraan bermotor.
– Pemerintah pun harus berani memberikan stimulus masyarakat yang selama ini memiliki komitmen dalam gerakan bersepeda dalam bentuk hal yang sangat logis dan realistis, misalnya akses fasilitas yang memanjakan pesepeda.
– Sekolah menjadi satu agen perubahan dalam rangka membumikan gerakan berjalan kaki atau bersepeda ke sekolah.
Hal ini menjadi sangat realistis mengingat dengan sistem PPDB zonasi maka sejatinya para peserta didik didorong untuk tidak senantiasa manja dengan pola antar jemput menggunakan kendaraan bermotor.
– Pemerintah bersama-sama DPR/DPRF menghadirkan regulasi yang ketat bagi hadirnya kendaraan bermotor baru.
Pada akhirnya apabila pilihan untuk bijak dalam berbagi jalan tidak diindahkan oleh siapapun maka masyarakat sendiri lah yang akan menghakimi dirinya dengan kemacetan itu sendiri.
Rahmat Suprihat, S.Pd
Pegiat Sosial Kota Bandung
