Polda Sumut Bongkar Dua Sindikat PMI Ilegal, 11 Calon Pekerja Diselamatkan
Media Timsus – 19 November 2026 | Medan — Kasus Polda Sumut Bongkar Dua Sindikat PMI ilegal 11 Calon Pekerja Diselamatkan menjadi perhatian publik setelah Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Sumatera Utara menggelar konferensi pers di Mapolda Sumut, Rabu (11/11/2026). Dalam pengungkapan itu, polisi menangkap empat tersangka yang diduga terlibat dalam dua jaringan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural ke Malaysia. Selain meringkus para pelaku, aparat menyelamatkan 11 calon pekerja yang hendak diberangkatkan dengan cara melawan hukum.
Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut Kombes Pol. Kristinatara Wahyuningrum mengatakan, pengungkapan bermula dari dua laporan polisi tertanggal 3 dan 4 Oktober 2026. Kedua jaringan disebut memakai modus berbeda. Satu kelompok menyamarkan keberangkatan calon PMI sebagai wisatawan, sementara kelompok lain memberangkatkan pekerja melalui jalur laut tidak resmi menggunakan kapal tongkang. Praktik itu tidak hanya melanggar prosedur, tetapi juga menempatkan para korban pada risiko eksploitasi, penipuan, dan perdagangan orang.
Dua Sindikat PMI Ilegal dan Empat Tersangka
Pada perkara pertama, polisi menangkap dua perempuan berinisial S alias R (40) dan ES (41) di kawasan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, pada 2 Oktober 2026. ES diduga berperan merekrut calon PMI dan membantu pengurusan paspor, sedangkan S alias R mengatur transportasi serta tiket keberangkatan melalui Pelabuhan Tanjung Balai menuju Malaysia. Keduanya disebut merekrut R.A. (24), warga Tebing Tinggi, dan N.R. (20), warga Serdang Bedagai, dengan janji pekerjaan sebagai perawat lansia dan pengasuh bayi. Upah yang dijanjikan masing-masing sekitar Rp6,7 juta dan Rp8,6 juta per bulan.
Petugas juga menggagalkan keberangkatan tiga calon PMI lain yang hendak berangkat secara mandiri. Dengan demikian, lima orang berhasil diselamatkan dalam perkara pertama. Menurut Kristinatara, modus yang digunakan adalah mengelabui petugas imigrasi dengan membuat keberangkatan calon PMI seolah-olah sebagai perjalanan wisata atau pelancongan, padahal tujuan sebenarnya untuk bekerja di Malaysia.
Pada perkara kedua, polisi menangkap S.B. alias Pak H (57) dan M.D.T. (43), seorang pegawai negeri sipil, di kawasan Air Genting, Kabupaten Asahan, pada 3 Oktober 2026. S.B. diduga berperan merekrut, menampung, dan mengatur pemberangkatan calon PMI melalui jalur laut tidak resmi menggunakan kapal tongkang. Sementara M.D.T. diduga bertugas menjemput calon pekerja dari sejumlah lokasi, yakni loket bus Putra Pelangi, gerbang Tol Bandar Selamat, dan Bandara Internasional Kualanamu. Dari jaringan tersebut, polisi menyelamatkan enam calon PMI asal Aceh, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Utara.
Barang Bukti, Saksi, dan Jerat Hukum
Dalam pengungkapan perkara kedua, penyidik menyita dua unit mobil, masing-masing Mitsubishi Pajero Sport dan Ford Everest, sembilan unit telepon genggam, serta uang tunai Rp8,6 juta. Penyidik juga telah memeriksa sembilan saksi dan meminta keterangan ahli dari Dinas Ketenagakerjaan serta BP3MI. Penanganan kedua perkara dilakukan melalui koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, BP3MI Sumut, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara, dan Laboratorium Forensik Polda Sumut.
Atas perbuatannya, dua tersangka dalam kasus pertama dijerat dengan Pasal 455 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP atau Pasal 81 subsider Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Sementara dua tersangka dalam kasus kedua dijerat Pasal 81 subsider Pasal 83 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Penyidik menegaskan komitmen menindak keras setiap praktik kekerasan, eksploitasi, maupun perdagangan manusia, tetapi tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah selama proses penyidikan berjalan.
Kristinatara menyatakan, pengungkapan ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas Polri kepada masyarakat. Ia menegaskan komitmen memastikan setiap tindak pidana terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan ditangani secara profesional, tegas, dan sesuai ketentuan hukum. Menurutnya, keberhasilan Polda Sumut Bongkar Dua Sindikat PMI ilegal 11 Calon Pekerja Diselamatkan itu tidak boleh berhenti pada penangkapan. Penindakan harus dibarengi dengan penguatan pengawasan, edukasi calon pekerja, serta kerja sama lintas lembaga agar celah perekrutan ilegal tidak kembali terbuka.
Polda Sumut mengimbau masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri agar menggunakan jalur resmi dan memastikan legalitas proses penempatan. Calon pekerja diminta tidak mudah tergiur janji upah besar tanpa verifikasi perusahaan, dokumen, dan prosedur keberangkatan. Risiko yang mengintai bukan hanya kegagalan berangkat, tetapi juga penahanan dokumen, kerja paksa, kekerasan, dan eksploitasi di negara tujuan. Dalam konteks Polda Sumut Bongkar Dua Sindikat PMI ilegal 11 Calon Pekerja Diselamatkan, peran keluarga dan masyarakat sekitar sangat penting untuk melaporkan tawaran kerja mencurigakan kepada pihak berwenang.
Dengan terungkapnya dua jaringan ini, publik kembali diingatkan bahwa penempatan PMI harus mengikuti aturan yang berlaku. Keberhasilan Polda Sumut Bongkar Dua Sindikat PMI ilegal 11 Calon Pekerja Diselamatkan menjadi sinyal bahwa aparat serius menindak pelaku, sekaligus pengingat bagi calon pekerja agar tidak mengambil jalan pintas. Perlindungan terhadap pekerja migran memerlukan kesadaran bersama: mulai dari memilih agen resmi, memahami kontrak kerja, hingga memastikan keberangkatan tercatat dalam sistem. Dengan begitu, cita-cita bekerja di luar negeri dapat dicapai tanpa mengorbankan keselamatan dan hak dasar.
