Kabupaten Brebes Jadi Sorotan: 4.305 Keluarga Graduasi Bansos, Gus Ipul Dorong RT-RW Jadi Agen Perlinsos Digital
Media Timsus – 20 November 2026 | Kabar baik datang dari Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Sebanyak 4.305 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) resmi dinyatakan graduasi mandiri. Keputusan ini menandai berakhirnya kepesertaan mereka dalam bantuan sosial dan menjadi titik awal untuk melangkah lebih mandiri secara ekonomi.
Graduasi itu ditandai melalui acara Graduasi Mandiri Keluarga Penerima Manfaat, Sosialisasi Agen Perlinsos, dan Penjangkauan Calon Siswa Sekolah Rakyat di halaman Kantor Pemerintahan Terpadu Kabupaten Brebes, Selasa (17/11/2026) malam. Acara tersebut dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma, Wakil Bupati Brebes Wurja, serta jajaran Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Sekitar 2.000 keluarga di antaranya hadir langsung dalam kegiatan tersebut.
Mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Imam Maskur menyampaikan apresiasi. Menurutnya, angka graduasi Kabupaten Brebes tercatat sebagai yang terbanyak di Jawa Tengah, dengan kontribusi hampir seperdelapan dari total graduasi mandiri tingkat provinsi. Dengan graduasi ini, ribuan KPM tersebut otomatis tidak lagi menerima PKH maupun BPNT pada 2027.
“Alhamdulillah, Kabupaten Brebes hari ini berhasil menggraduasi KPM PKH dan BPNT sebanyak 4.305 keluarga. Sebagian di antaranya juga akan mendapatkan program pemberdayaan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial dan tetap didampingi oleh pendamping sosial sampai benar-benar mandiri,” ujar Imam dalam keterangannya, Rabu (18/11/2026).
Bagi pemerintah, graduasi bukan sekadar pengurangan jumlah penerima bantuan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya mendorong kemandirian ekonomi keluarga sekaligus memperluas jangkauan perlindungan sosial bagi masyarakat yang lebih membutuhkan. Bantuan yang dilepas dari keluarga yang sudah mampu diharapkan dapat dialihkan kepada warga lain yang masih memenuhi kriteria.
Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma menegaskan keluarga yang telah mandiri tetap membutuhkan perhatian pemerintah. Ia meminta dukungan Kementerian Sosial agar pendampingan usaha, seperti Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE), bisa menjangkau lebih banyak keluarga yang baru lulus dari PKH. Menurutnya, keluarga yang sudah berani melangkah jangan sampai dibiarkan berjalan sendirian.
Dalam kesempatan yang sama, Mensos Saifullah Yusuf mengajak seluruh pengurus Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), dan pilar sosial di Kabupaten Brebes untuk aktif menjadi agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Ajakan itu disampaikan karena keakuratan data dari tingkat paling bawah menjadi kunci utama keberhasilan program perlindungan sosial pemerintah.
Gus Ipul menilai pendampingan agen Perlinsos sangat krusial. Sebab, belum semua warga memiliki ponsel pintar, memahami prosedur pendaftaran digital, atau merasa percaya diri mengakses layanan daring. Agen Perlinsos dapat berasal dari sejumlah unsur:
- pengurus RT/RW dan perangkat desa/kelurahan;
- operator data desa dan ASN daerah;
- pendamping PKH dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK);
- kader dasawisma, penyuluh KB, dan penyuluh pertanian;
- Babinsa dan Bhabinkamtibmas.
“Kita ajak RT, RW, Dinas Sosial, dan seluruh unsur untuk bisa membantu agar masyarakat masuk ke sistem digital. Kalau data akurat, bansos akan tepat sasaran. Kami bisa bekerja baik kalau RT/RW bergerak memasukkan datanya ke sistem, dan nanti sistem yang akan menjawab layak atau tidak,” ujar Gus Ipul dalam keterangannya, Rabu (18/11/2026).
Ia menegaskan peran agen Perlinsos bersifat sukarela dan dilarang keras memungut biaya dari warga. Agen juga tidak memiliki kewenangan menentukan kelayakan seseorang sebagai penerima bantuan. Penentuan kelayakan sepenuhnya dilakukan oleh sistem melalui pengolahan dan pemadanan berbagai data pemerintah, bukan oleh orang per orang.
Melalui sistem Perlinsos Digital yang berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, profil calon penerima manfaat tidak lagi hanya mengandalkan nama dan alamat. Data juga dilengkapi teknologi pengenalan wajah dan dipadankan secara otomatis dengan basis data lintas instansi, seperti Dukcapil, ATR/BPN, Samsat, PLN, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, hingga data kepemilikan badan usaha di Kementerian Hukum.
Pemerintah menargetkan penyaluran bansos melalui sistem Perlinsos Digital mulai beroperasi penuh pada triwulan pertama 2027 dengan sasaran 48 juta KPM. Dengan begitu, pembaruan data bukan lagi pekerjaan tambahan, melainkan bagian inti dari upaya memastikan bantuan sampai kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan.
| Indikator | Data |
|---|---|
| KPM graduasi di Kabupaten Brebes | 4.305 keluarga |
| Perkiraan hadir dalam acara | Sekitar 2.000 keluarga |
| Posisi di Jawa Tengah | Terbanyak, hampir seperdelapan total provinsi |
| Dampak kepesertaan | Tidak lagi menerima PKH dan BPNT pada 2027 |
| Target nasional Perlinsos Digital | 48 juta KPM, operasional penuh triwulan I 2027 |
Di sisi lain, Kabupaten Brebes masih menyimpan agenda politik dan tata kelola wilayah. DPRD Jawa Tengah disebut sedang mengkaji wacana pemekaran Brebes Selatan, sementara Kementerian Dalam Negeri mengingatkan pentingnya kesiapan fiskal sebelum langkah itu ditempuh. Isu ini tidak menghapus capaian graduasi bansos, tetapi menjadi pengingat bahwa kebutuhan tata kelola dan pelayanan publik di wilayah selatan tetap perlu dijawab secara hati-hati.
Dengan graduasi 4.305 keluarga dan penguatan agen Perlinsos Digital, Kabupaten Brebes menunjukkan bahwa perlindungan sosial tidak berhenti pada penyaluran bantuan. Data yang rapi, pendampingan dari tingkat RT/RW, serta program pemberdayaan menjadi tiga hal yang saling terkait. Jika ketiganya berjalan konsisten, keluarga yang telah lulus dari bansos bisa benar-benar mandiri, sementara warga yang masih membutuhkan dapat menerima bantuan secara lebih tepat sasaran.
