Sidak Dapur MBG di Bogor, Sudaryono Ingatkan Kualitas Tak Boleh Kalah dari Target
Media Timsus – 19 November 2026 | Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono kembali menegaskan bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh diukur hanya dari banyaknya paket makanan yang diproduksi. Dalam inspeksi mendadak ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bogor, Jawa Barat, Kamis, 19 November 2026, ia menekankan bahwa keamanan pangan, kualitas, dan kelayakan konsumsi harus menjadi prioritas utama. Ia menilai setiap makanan yang keluar dari dapur SPPG wajib melewati proses pengelolaan bahan baku, pengolahan, pengemasan, hingga distribusi yang benar-benar bertanggung jawab.
Dalam peninjauan itu, Sudaryono mengingatkan seluruh petugas agar tidak sekadar mengejar target produksi atau menyelesaikan pekerjaan harian. Ia meminta setiap tahapan operasional dijalankan dengan teliti, mulai dari pemilihan bahan baku sampai penyiapan paket untuk penerima manfaat. “Setiap makanan yang keluar dari SPPG harus benar-benar diperhatikan kualitasnya. Jangan hanya mengejar jumlah produksi atau menyelesaikan pekerjaan, tetapi pastikan makanan yang diberikan memang aman dan layak untuk dikonsumsi masyarakat,” kata Sudaryono dalam keterangan resmi di Jakarta.
Sudaryono juga menekankan bahwa tanggung jawab keamanan pangan tidak berada di satu pihak saja. Kepala SPPG, pengawas gizi, pengawas keuangan, hingga relawan yang terlibat langsung diminta memahami peran masing-masing. Standar Operasional Prosedur (SOP), petunjuk pelaksanaan (juklak), dan petunjuk teknis (juknis) harus menjadi pedoman utama, tetapi kepatuhan administratif tidak boleh berhenti sebagai formalitas. Petugas diminta peka terhadap kondisi lapangan dan segera berkoordinasi dengan mitra atau yayasan jika menemukan kendala agar persoalan teknis tidak berkembang menjadi risiko yang lebih besar.
Pengawasan ini menjadi bagian dari agenda transformasi MBG 2.0 yang dijalankan BGN. Selain memperkuat keamanan pangan, ia menempatkan ketepatan sasaran, transparansi anggaran, dan akuntabilitas sebagai prioritas. Ia mendorong pemutakhiran data penerima manfaat dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi satuan pendidikan, perluasan layanan ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), daerah dengan prevalensi stunting tinggi, serta kelompok rentan 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Data yang tidak terverifikasi harus dibersihkan, sementara alur kerja diharapkan dapat dipantau melalui sistem digital.
Juru Bicara BGN Tysa Novenny menyatakan bahwa pemantauan langsung merupakan wujud keseriusan lembaga dalam mengawal penerapan aturan di tingkat pelaksana. Menurutnya, BGN ingin memastikan SOP benar-benar diterapkan di setiap SPPG demi menjaga keamanan pangan bagi seluruh penerima manfaat. BGN juga berkomitmen melakukan evaluasi berkala dan memberikan pembinaan jika menemukan ketidaksesuaian dalam operasional dapur MBG.
Di sisi lain, Kepala BGN itu melihat MBG sebagai penggerak ekonomi rakyat. Saat menghadiri pelantikan pengurus Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Kota Jambi, ia mendorong pedagang pasar, petani, peternak, dan pelaku UMKM lokal terlibat dalam rantai pasok program. Menurutnya, APPSI memiliki posisi strategis untuk menjembatani pemerintah, pedagang, dan produsen lokal. Jika ekosistem ini terbangun, petani memperoleh kepastian pasar, pedagang mendapatkan peluang distribusi, dan usaha kecil dapat tumbuh melalui kebutuhan pangan program MBG.
Untuk memperluas keterlibatan tersebut, BGN menyiapkan aplikasi digital Loka MBG. Melalui sistem ini, pedagang pasar yang telah lolos verifikasi bersama asosiasi petani dan peternak dapat menjadi pemasok resmi bahan pangan. Calon pemasok harus memenuhi sejumlah persyaratan:
- identitas dan profil usaha;
- lokasi berjualan;
- jenis komoditas yang ditawarkan;
- jaminan mutu, kualitas, dan ketersediaan barang dalam jumlah yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sudaryono menilai pasar tradisional tetap memiliki keunggulan karena menyediakan pangan segar seperti sayur, buah, daging, dan ikan yang sulit digantikan layanan belanja daring.
Dengan rangkaian langkah itu, BGN berupaya menjaga keseimbangan antara kualitas layanan, ketepatan sasaran, dan dampak ekonomi. Ia menegaskan bahwa program MBG bukan sekadar urusan memenuhi target produksi, tetapi menyangkut tanggung jawab moral terhadap gizi masyarakat. Pengawasan yang konsisten, data yang akurat, serta keterlibatan pelaku ekonomi lokal diharapkan membuat MBG berjalan lebih aman, transparan, dan bermanfaat bagi penerima manfaat maupun masyarakat sekitar.
