Jokowi Buka Suara soal PSI Tanpa Kader di Kabinet Prabowo: Pengabdian Tak Harus Lewat Jabatan
Media Timsus – 20 November 2026 | Solo, Jawa Tengah — Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara soal tak ada lagi kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang duduk di kabinet Prabowo Subianto. Menurutnya, pengabdian kepada negara tidak harus dilakukan melalui jabatan di kabinet. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat ditemui awak media di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Kamis, 19 November 2026.
Jokowi menegaskan, saat ini tidak ada kader PSI yang menempati posisi di Kabinet Merah Putih. “Yang jelas sudah tidak ada dari PSI yang ada di kabinet, ya,” kata Jokowi. Ia menilai kontribusi terhadap masyarakat tetap bisa dilakukan dari luar pemerintahan. Bahkan, menurutnya, bekerja di luar kabinet bisa membuat seseorang lebih lincah dalam menjalankan tugas pengabdian.
“Tugas-tugas pengabdian terhadap negara tidak harus di kabinet. Di luar kabinet pun juga tidak masalah, malah bisa lebih lincah untuk tugas-tugas pengabdian pada rakyat,” ujar Jokowi.
Latar Belakang Mundurnya Tiga Elite PSI
Pernyataan Jokowi merespons situasi PSI yang kini tidak lagi memiliki perwakilan di kursi kabinet. Sebelumnya, tiga elite PSI kompak mengumumkan mundur dari partai yang dipimpin Kaesang Pangarep. Ketiganya adalah:
- Giring Ganesha, yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Kebudayaan;
- Raja Juli Antoni, yang sebelumnya menjabat Menteri Kehutanan;
- Isyana Bagoes Oka, yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
Surat pengunduran diri ketiganya diterima bersamaan oleh Dewan Pimpinan Pusat PSI. Giring menyampaikan pamit melalui akun Instagram resminya. Sementara itu, Raja Juli mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep sebelum menyampaikan surat pengunduran diri. Keputusan itu membuat PSI kehilangan figur yang selama ini berada di lingkaran pemerintahan.
Posisi PSI di Koalisi Pemerintah
Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menilai PSI tak lagi menjadi bagian dari koalisi pemerintahan. Penilaian itu muncul setelah Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya sebagai wakil presiden dan tiga kader PSI memutuskan keluar dari partai. Sejumlah partai lain, seperti PKS, juga sempat menyinggung posisi PSI dalam koalisi.
Jokowi sendiri tidak secara tegas menyatakan apakah PSI masih berada di dalam koalisi pemerintah atau tidak. Ia hanya memastikan bahwa komposisi kabinet saat ini tidak lagi memuat kader PSI. Menurut Jokowi, PSI sekarang tengah fokus membenahi dan memperkuat struktur organisasi partai. Langkah tersebut dinilai penting untuk menghadapi agenda politik berikutnya, termasuk upaya menembus parlemen.
Reshuffle Kabinet dan Dinamika Politik
Pernyataan Jokowi muncul di tengah dinamika kabinet yang cukup dinamis. Pada 1 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto merombak Kabinet Merah Putih dan sejumlah jabatan pimpinan lembaga negara. Beberapa perubahan penting dalam reshuffle tersebut antara lain:
- Dudung Abdurachman dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, menggantikan Djamari Chaniago;
- Sugiono bergeser dari Menteri Luar Negeri menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, menggantikan Pratikno;
- Bahlil Lahadalia tetap menjabat Menteri ESDM sekaligus dipercaya mengisi posisi Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi;
- Arrmanatha Nasir dilantik sebagai Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono;
- M. Sarmuji menjadi Menteri Perindustrian menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita;
- Suyudi Ario Seto dilantik sebagai Kapolri menggantikan Listyo Sigit Prabowo;
- Listyo Sigit Prabowo kemudian mengisi jabatan Kepala Staf Kepresidenan yang sebelumnya diduduki Dudung Abdurachman;
- Dedi Prasetyo dilantik sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional.
Rangkaian pelantikan itu menunjukkan bahwa komposisi kabinet terus berubah mengikuti kebutuhan pemerintahan dan dinamika politik. Dalam konteks ini, posisi PSI menjadi sorotan karena partai tersebut sebelumnya memiliki kader di jajaran menteri dan wakil menteri. Kini, setelah tiga elite PSI mundur, tidak ada lagi perwakilan partai di kabinet.
Bagi Jokowi, keluarnya PSI dari kabinet bukan berarti partai itu kehilangan ruang pengabdian. Ia menekankan bahwa kerja untuk rakyat dapat dilakukan melalui berbagai jalur, termasuk di luar struktur pemerintahan. Pernyataan itu sekaligus memberi sinyal bahwa PSI perlu menata ulang strategi dan memperkuat basis organisasi.
Di sisi lain, publik akan mencermati bagaimana PSI membangun kembali kepercayaan setelah ditinggal sejumlah figur utama. Peta koalisi juga berpotensi terus berubah menjelang agenda politik berikutnya. Yang jelas, dinamika di sekitar kabinet Prabowo menjadi cermin bahwa konfigurasi politik tidak pernah statis dan selalu menyimpan kemungkinan baru.
