Deli-Serdang, Mediatimsus.com – Bupati Deli Serdang ,H.Ashari Tambunan menghadiri penyerahaan Daftar Isian Pelaksana Anggaran DIPA K/L dan TKDD di Aula Tengku Rizal Nurdin,jumat 2/12/2022.
Gubernur Sumatera utara H.Edy Rahmayadi menjelaskan DIPA dan Dana Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) sumatera utara (Sumut) tahun 2023 meningkat Rp.3, 83 triliun menjadi Rp.63,60 triliun , di banding tahun 2022 Rp.59,77 triliun.
Jumlah tersebut terdiri atas Dana TKD Rp.41,55 triliun dan DIPA.
Gubernur menekankan ,sesuai Instruksi Presiden RI Jokowi , ada enam fokus kegiatan tahun 2023 yg harus menjadi perhatian Bupati/wali kota dalam penggunaan TKD 2023.
Yaitu penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) ,akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial , melanjutkan pembangunan Infrasruktur untuk sentra ekonomi baru, revitalisasi industri dan reformasi birokrasi.
“Pengembangan SDM itu yg pertama kita jabarkan ada enam sektor untuk pengembangannya yaitu sektor Pendidikan,Kesehatan, Ketenagakerjaan,Pertanian,Pariwisata dan sektor Produktif lainnya. Jadi tolong Bupati /wali kota tolong perhatikan ini termasuk fokus reformasi,Infratruktur dan lainnya “, kata Gubernur sumut.
Dana TKD 2023 sumut kemudian di alokasi untuk – dana Alokasi Umum(DAU) sebesar Rp.23,98 triliun,- Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik Rp.7,86 triliun ,- Dana Desa Rp.4,45 triliun ,- DAK Fisik Rp.3,18 triliun ,- Dana Bagi Hasil Rp.1,75 triliun dan — Dana Insentif Daerah (DID) Rp.135,94 miliar.
Sedangkan untuk kementerian dan lembaga alokasi belanja pegawai sebesar Rp.9,14 triliun,- Belanja Barang Rp.8,14 triliun , — Belanja Modal Rp.4,71 triliun,– Belanja Bantuan Sosial Rp. 56,97 miliar.
.”saya minta kepada Bupati /walikota serta kementrian dan lembaga untuk mempercepat realisasi anggaranya biar ekonomi kita cepat tumbuh, jangan ditumpuk di Bank. Saya minta tanggal 2 januari (2023 ) sudah running, belum lag pengesehan APBD di DPRD masing – masing, kita harus cepat apalagi tahun depan diprediksikan akan sulit”, sebut gubernur sumut.
Menurut Plt kepada kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi sumut, Heru P Nugroho, ada empat permasalahan percepat belanja Pemerintah Daerah (Pemda)tahun 2022.
Antara lain, lambatnya pengesahan APBD, rencana umum pengadan barang dan jasa terlambat di susun dan proses pengadaan barang dan jasa terlambat dilakukan .
“Ini yg perlu kita perhatikan di 2023 untuk akselerasi implementasi dan kualitas anggaran, laksanakan segera di awal tahun, agar masyarakat langsung bisa merasakan dampaknya “pungkasnya.(Sopiyan)
