Di Balik Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai: 1,7 Ton Narkoba Disita, Korupsi Impor Tetap Diusut
Media Timsus – 21 November 2026 | Jakarta, 19 November 2026 — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kembali menjadi sorotan nasional. Dalam sepekan terakhir, lembaga ini menghadapi dua wajah sekaligus: prestasi penindakan narkotika yang besar dan bayang-bayang dugaan korupsi yang menjerat sejumlah pejabat serta mantan pejabat. Publik pun menanti bagaimana institusi kepabeanan itu menjaga keseimbangan antara percepatan layanan impor dan integritas aparatnya.
Di satu sisi, KPK membuka penyidikan baru yang menyentuh lingkungan Bea Cukai Tanjung Emas, Semarang. Di sisi lain, pengadilan baru saja menjatuhkan vonis terhadap tiga mantan pejabat dalam perkara suap dan gratifikasi PT BlueRay Cargo. Pada saat yang sama, DJBC mengumumkan hasil operasi besar terhadap peredaran narkotika. Tiga peristiwa itu memperlihatkan bahwa persoalan kepabeanan tidak pernah tunggal: ia menyangkut penerimaan negara, keamanan masyarakat, dan kepercayaan publik.
Ujian integritas di Pelabuhan Tanjung Emas
Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa sejumlah pihak dari Bea Cukai Tanjung Emas pada Kamis, 19 November 2026. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan itu berkaitan dengan penyitaan satu kontainer yang masuk melalui Pelabuhan Tanjung Emas. Penyidik mendalami proses dan mekanisme importasi barang yang dilakukan pihak swasta di pelabuhan tersebut.
Dalam pemeriksaan itu, KPK memanggil tiga saksi: Leo Panca Putra dari kalangan wiraswasta, serta Sutopo dan Khorul Hadziq yang merupakan aparatur sipil negara di Bea dan Cukai. Pihak swasta juga dimintai keterangan agar penyidik memperoleh gambaran utuh tentang alur barang, dokumen, dan keputusan administratif yang menyertainya.
Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pelengkapan berkas penyidikan tersangka Gatot Heroe Hernanda (GH), yang menjabat Kasubdit Penindakan Direktorat P2 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. KPK juga menetapkan Ahmad Dedi alias Dedi Congor sebagai tersangka lain. GH diduga melakukan pengondisian atau pengaturan jalur importasi barang.
Sebelumnya, pada Selasa, 17 November 2026, penyidik memeriksa Sri Pengestuti, pihak swasta, dan Umar Khayam, pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Keterangan mereka digali untuk memperkuat dugaan gratifikasi yang diterima GH. KPK mendalami pengetahuan Umar soal penerimaan-penerimaan yang dilakukan GH. Penelusuran aliran uang menjadi kunci karena dugaan korupsi di sektor kepabeanan biasanya melibatkan rantai kepentingan yang panjang.
Dalam kasus ini, KPK tidak hanya mengejar siapa yang menerima, tetapi juga bagaimana keputusan administratif dibuat. Penyitaan kontainer menjadi pintu masuk untuk menelaah apakah ada penyimpangan dalam penentuan jalur impor, pemeriksaan dokumen, atau pengawasan barang. Jika dugaan itu terbukti, persoalannya bukan sekadar satu kontainer, melainkan cara kerja yang bisa merugikan negara dan pelaku usaha yang taat aturan.
Vonis kasus BlueRay Cargo
Tekanan terhadap integritas DJBC bukan baru kali ini. Pada Kamis, 12 November 2026, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis terhadap tiga mantan pejabat Bea Cukai dalam kasus suap dan gratifikasi dari PT BlueRay Cargo. Perkara ini terkait impor barang tiruan periode 2025-2026.
Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, divonis sembilan tahun penjara, denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan, serta uang pengganti Rp15,7 miliar. Jika uang pengganti tidak dibayar dan harta bendanya tidak mencukupi, pidana penjara dapat ditambah dua tahun. Sementara itu, Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, divonis tujuh tahun penjara. Orlando Hamonangan, mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I pada direktorat yang sama, divonis enam tahun penjara. Keduanya juga dikenai denda Rp1 miliar subsider 190 hari.
| Nama | Jabatan terakhir | Vonis |
|---|---|---|
| Rizal | Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai | 9 tahun penjara |
| Sisprian Subiaksono | Mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai | 7 tahun penjara |
| Orlando Hamonangan | Mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai | 6 tahun penjara |
Majelis hakim menilai ketiganya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbarengan tindak pidana korupsi. Putusan itu menjadi pengingat bahwa persoalan di sektor kepabeanan tidak berhenti pada pelanggaran administrasi, tetapi dapat berujung pada pidana berat. Bagi DJBC, vonis tersebut menambah urgensi pembenahan tata kelola, terutama pada area yang bersinggungan langsung dengan keputusan jalur impor dan pengawasan barang.
Kinerja penindakan narkotika
Di sisi lain, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menunjukkan kapasitasnya sebagai pelindung masyarakat. Melalui operasi Patroli Bersama Berantas Rantai Narkotika (PATMA BERANI) 2026, DJBC menyita 1.701,51 kilogram atau sekitar 1,7 ton narkotika, psikotropika, dan prekursor. Operasi serentak pada 16 September hingga 16 Oktober 2026 itu mengungkap 140 kasus di berbagai wilayah Indonesia.
Bea Cukai memperkirakan operasi tersebut dapat melindungi sekitar 8,4 juta jiwa dari penyalahgunaan narkotika. Penindakan itu juga diklaim mencegah kerugian sosial dan ekonomi hingga Rp13,516 triliun. Jumlah sitaan tahun ini meningkat tajam dibandingkan 2025 yang tercatat 818,01 kilogram. Lonjakan itu menunjukkan dua hal sekaligus: ancaman peredaran narkotika masih besar, tetapi kemampuan deteksi dan kolaborasi aparat juga semakin teruji.
Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Netty Hartawati menyatakan penguatan kolaborasi dan analisis bersama menjadi bagian penting dalam PATMA BERANI 2026. Dengan strategi itu, pengawasan diarahkan lebih tepat sasaran sehingga pemberantasan peredaran gelap narkotika berjalan lebih efektif. Bea Cukai memperkuat analisis bersama dengan Badan Narkotika Nasional dan Polri, mulai dari joint analysis, joint operation, hingga controlled delivery.
Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, operasi ini menitikberatkan kualitas perencanaan dan ketepatan target, bukan semata-mata jumlah penindakan. Seluruh unit vertikal dilibatkan secara serentak dan terpadu. Direktorat Interdiksi dan Narkotika Bea Cukai memberikan pedoman pelaksanaan agar koordinasi dengan BNN dan Polri di masing-masing wilayah berjalan lebih rapi. Pendekatan itu penting karena peredaran narkotika bergerak melalui jaringan yang berlapis, memanfaatkan jalur logistik, dan sering berpindah pola.
Titik temu reformasi
Dua potret itu menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berada di persimpangan. Prestasi penindakan perlu diapresiasi karena menyangkut keselamatan jutaan warga. Akan tetapi, dugaan korupsi dan vonis terhadap mantan pejabat tidak bisa diabaikan. Keduanya adalah bagian dari realitas yang sama: institusi besar dengan kewenangan luas selalu menghadapi risiko penyalahgunaan jika pengawasan internal tidak berjalan seimbang dengan tuntutan kinerja.
Karena itu, agenda pembenahan tidak cukup berhenti pada pergantian pejabat atau penambahan alat pengawasan. Diperlukan transparansi proses importasi, audit berbasis risiko, rotasi jabatan pada posisi rawan, penguatan sistem pengaduan, serta perlindungan bagi pegawai yang melaporkan penyimpangan. Sinergi dengan KPK, BNN, Polri, dan otoritas pelabuhan juga perlu dirawat agar informasi tentang barang berisiko dapat ditindaklanjuti lebih cepat.
Bagi publik, ukuran keberhasilan DJBC tidak hanya terlihat dari angka sitaan atau nilai kerugian yang dicegah. Yang tak kalah penting adalah apakah layanan kepabeanan berjalan adil, transparan, dan bebas dari praktik pengondisian. Kepercayaan pelaku usaha dan masyarakat akan tumbuh jika setiap kontainer diperlakukan dengan aturan yang sama, tanpa ruang bagi kesepakatan gelap di balik meja.
Ke depan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai perlu membuktikan bahwa penindakan besar dan pembenahan integritas bisa berjalan bersamaan. Kasus Tanjung Emas dan vonis BlueRay Cargo harus menjadi titik evaluasi, bukan sekadar berita yang berlalu. Sementara itu, capaian PATMA BERANI 2026 menunjukkan bahwa institusi ini memiliki modal kemampuan dan jaringan kerja yang kuat. Kuncinya ada pada kemauan untuk menjaga standar etik setinggi standar kinerja.
