Di Balik Nama Abdul Kareem, Reza Chalid Terendus Masih Bisnis Minyak RI
Media Timsus – 21 November 2026 | Jakarta – Nama Reza Chalid kembali mencuat di tengah penanganan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina periode 2018–2023. Berstatus buron Kejaksaan Agung, pria yang juga dikenal sebagai bos minyak itu disebut masih leluasa menjalankan bisnis di Indonesia. Tudingan ini disampaikan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, yang menilai keberadaan Reza Chalid belum sepenuhnya terputus dari rantai usaha energi nasional.
Boyamin mengungkapkan, salah satu perusahaan yang disebut masih terkait adalah PT PPL yang mengerjakan pengeboran minyak mentah di Sumatra. Menurutnya, Reza Chalid terdeteksi masuk ke Balikpapan pada pertengahan Mei 2023 dengan menggunakan maskapai Malaysia dan hanya berada di Indonesia sekitar dua hari. Ia menduga Reza Chalid dapat masuk karena tidak lagi memakai paspor Indonesia serta memiliki dua paspor asing dengan nama samaran Abdul Kareem.
Atas temuan itu, MAKI meminta Pertamina menyisir seluruh kerja sama usaha yang berpotensi tersambung dengan Reza Chalid. Boyamin menilai Pertamina perlu memutus mata rantai agar tidak muncul dugaan bersekongkol dengan buron. Ia juga mengingatkan, aliran kekayaan yang terus bertambah dikhawatirkan dipakai untuk memengaruhi kekuasaan dan melepaskan diri dari jeratan hukum.
Selain mendesak Pertamina, MAKI meminta Kejaksaan Agung segera menyidangkan Reza Chalid secara in absentia atau tanpa kehadiran terdakwa. Menurut Boyamin, dakwaan korupsi perlu disertai penerapan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) agar pengembalian kerugian negara lebih maksimal. MAKI disebut telah mengirim somasi kepada Kejagung dan mencadangkan gugatan praperadilan untuk mendorong langkah tersebut.
Ahok Membantah Mengenal Reza Chalid
Di sisi lain, mantan Komisaris Utama PT Pertamina periode 2019–2024 Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku tidak mengenal Reza Chalid. Saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026), Ahok justru mempertanyakan besarnya pengaruh yang disebut dimiliki bos minyak itu. “Saya juga heran, sekuat apa sih beliau sampai intervensi bisnis minyak Pertamina?” kata Ahok seusai persidangan.
Ahok menegaskan penjagaan bisnis minyak di Pertamina sangat ketat sehingga tidak ada intervensi dari pihak mana pun. Selama menjabat sebagai komisaris, ia mengaku tidak pernah mendengar nama PT Orbit Terminal Merak (OTM) maupun menerima laporan soal pemaksaan penyewaan terminal bahan bakar minyak milik perusahaan tersebut. Ia menyebut informasi mengenai OTM baru diketahui dari pemberitaan media massa.
Persidangan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang menghadirkan sembilan terdakwa, termasuk Muhammad Kerry Adrianto Riza, Agus Purwono, Yoki Firnandi, Gading Ramadhan Juedo, Dimas Werhaspati, Riva Siahaan, Maya Kusuma, Edward Corne, dan Sani Dinar Saifudin. Jaksa mendakwa para terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan negara senilai Rp285,18 triliun. Kerugian itu meliputi kerugian keuangan negara 2,73 miliar dolar Amerika Serikat dan Rp25,44 triliun, kerugian perekonomian negara Rp171,99 triliun, serta keuntungan ilegal 2,62 miliar dolar Amerika Serikat.
Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyebut keberadaan buron tersebut terdeteksi di Kuala Lumpur. Ia mengaku telah berkoordinasi dengan otoritas Malaysia dan menegaskan pemerintah setempat tidak akan melindungi yang bersangkutan. Kejaksaan Agung juga menyiapkan langkah hukum lanjutan setelah Interpol menerbitkan red notice atas nama tersangka pada Jumat (23/1/2026). Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna mengatakan, terbitnya red notice membuka peluang deportasi maupun ekstradisi.
Anang menjelaskan, penerbitan red notice memakan waktu karena perlu menyamakan persepsi sistem hukum yang berbeda. Dalam pertemuan Interpol pada November 2025, delegasi Kejaksaan Agung dan NCB Interpol Indonesia menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia harus dibuktikan dengan adanya kerugian negara. Perbedaan pendekatan hukum itu menjadi salah satu tantangan dalam proses pencarian buron di luar negeri.
Kasus ini menjadi ujian bagi penegakan hukum di sektor energi. Di satu sisi, aparat dituntut membuktikan tudingan mengenai keterlibatan Reza Chalid dalam bisnis minyak di Indonesia. Di sisi lain, publik menunggu langkah tegas agar buron tidak terus memiliki ruang gerak ekonomi maupun politik. Tanpa penelusuran aset, pengawasan kerja sama usaha, dan percepatan proses hukum, kasus ini berisiko meninggalkan ketidakpastian bagi tata kelola minyak nasional.
