JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) terus memperkuat langkah pemberantasan berbagai aktivitas keuangan ilegal dan penipuan transaksi digital yang semakin meresahkan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan pengawasan, pemblokiran rekening yang terindikasi digunakan untuk kejahatan, serta penguatan koordinasi dengan lembaga jasa keuangan dan aparat penegak hukum.
Dalam perkembangan terbaru yang diumumkan pada 27 Oktober 2026, Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) mencatat telah menerima sebanyak 702.342 laporan masyarakat terkait penipuan transaksi keuangan sejak mulai beroperasi pada 22 November 2024 hingga 30 September 2026.
Dari jumlah laporan tersebut, sebanyak 1.372.483 rekening telah dilaporkan dan diverifikasi karena diduga berkaitan dengan aktivitas penipuan. OJK juga menyampaikan bahwa 702.833 rekening telah berhasil diblokir sebagai bagian dari upaya menghentikan aliran dana hasil kejahatan.
Tidak hanya melakukan pemblokiran rekening, IASC juga berhasil mengamankan dana yang berkaitan dengan penipuan transaksi keuangan dengan nilai mencapai Rp825,2 miliar. Sementara itu, dana yang berhasil difasilitasi untuk dikembalikan kepada korban tercatat sebesar Rp207,16 miliar.
Capaian tersebut menjadi bagian penting dari upaya memperkuat perlindungan konsumen di tengah meningkatnya penggunaan layanan keuangan digital di Indonesia.
Satgas PASTI Tangani 330 Entitas dan Aktivitas Keuangan Ilegal
Selain menangani laporan penipuan transaksi keuangan, Satgas PASTI juga melakukan penindakan terhadap berbagai entitas yang menjalankan aktivitas keuangan ilegal.
Sepanjang Agustus hingga September 2026, Satgas PASTI telah menangani 330 entitas dan aktivitas keuangan ilegal maupun modus penipuan yang ditemukan di tengah masyarakat.
Dari jumlah tersebut, terdapat 241 entitas pinjaman online ilegal, delapan entitas investasi ilegal, 74 aktivitas penyamaran identitas atau impersonation, serta tujuh aktivitas pinjaman pribadi.
Praktik pinjaman online ilegal masih menjadi salah satu permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Sejumlah pelaku menawarkan pencairan pinjaman dengan proses yang sangat mudah melalui situs web, aplikasi tidak resmi, media sosial, hingga layanan pesan instan.
Namun, di balik penawaran tersebut, masyarakat berpotensi menghadapi berbagai risiko, mulai dari bunga dan biaya yang tidak transparan, penyalahgunaan data pribadi, hingga praktik penagihan yang merugikan konsumen.
OJK juga menemukan adanya aktivitas penyamaran identitas yang menggunakan nama, logo, maupun identitas lembaga resmi untuk membangun kepercayaan calon korban.
Modus tersebut dapat membuat masyarakat sulit membedakan antara layanan keuangan yang benar-benar memiliki izin dengan pihak tidak bertanggung jawab yang hanya memanfaatkan reputasi lembaga tertentu.
Penipuan Digital Semakin Memanfaatkan Identitas Palsu
Perkembangan teknologi digital memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan. Namun, kemudahan tersebut juga dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menjalankan berbagai modus penipuan.
Salah satu modus yang menjadi perhatian adalah penyamaran identitas melalui nomor telepon, akun media sosial, maupun aplikasi pesan instan.
Pelaku dapat menggunakan foto profil seseorang yang dikenal korban, mengaku sebagai petugas lembaga keuangan, atau bahkan menggunakan identitas perusahaan tertentu untuk meyakinkan calon korban.
Dalam beberapa situasi, pelaku mengirimkan pesan yang berisi permintaan transfer dana dengan alasan mendesak. Korban kemudian diarahkan untuk mengirimkan uang ke rekening yang telah disiapkan oleh pelaku.
Modus lainnya adalah penawaran investasi dengan iming-iming keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Pelaku biasanya membangun kepercayaan melalui komunikasi intensif, testimoni palsu, dan bukti keuntungan yang belum tentu benar.
Masyarakat perlu memahami bahwa penggunaan logo lembaga resmi, dokumen yang terlihat profesional, maupun testimoni di media sosial tidak otomatis membuktikan bahwa suatu layanan keuangan memiliki legalitas.
OJK Hentikan 11 Entitas Pergadaian Ilegal
Dalam pengumuman yang sama, Satgas PASTI juga menyampaikan telah menghentikan kegiatan usaha 11 entitas pergadaian ilegal selama periode Agustus hingga September 2026.
Aktivitas pergadaian ilegal berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat, khususnya konsumen yang membutuhkan dana cepat dengan menjaminkan barang berharga.
Beberapa risiko yang dapat muncul antara lain pengenaan bunga tinggi, ketidakjelasan perjanjian, biaya tambahan yang tidak transparan, serta lemahnya perlindungan terhadap barang jaminan milik konsumen.
OJK mengingatkan bahwa pelaku usaha pergadaian wajib memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku. Masyarakat juga diminta memastikan legalitas penyedia layanan sebelum menyerahkan barang berharga sebagai jaminan.
Secara kumulatif sejak 1 Januari hingga 30 September 2026, Satgas PASTI telah menemukan dan menghentikan 1.199 entitas pinjaman online ilegal, 250 entitas investasi ilegal, 38 entitas pergadaian ilegal, serta dua aktivitas keuangan ilegal lainnya.
Masyarakat Diminta Lebih Berhati-hati Saat Bertransaksi Digital
OJK mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk penawaran keuangan yang tidak jelas sumbernya.
Salah satu langkah penting adalah memastikan legalitas perusahaan, produk, dan layanan keuangan sebelum melakukan transaksi.
Masyarakat juga diingatkan untuk tidak mudah percaya terhadap penawaran investasi yang menjanjikan keuntungan besar, pasti, dan dapat diperoleh dalam waktu singkat.
Selain itu, terdapat beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko menjadi korban penipuan digital:
- Jangan memberikan kode OTP, PIN, kata sandi, maupun informasi rekening kepada pihak lain.
- Hindari mengakses tautan yang berasal dari nomor atau akun tidak dikenal.
- Pastikan identitas perusahaan dan legalitas layanan melalui kanal resmi OJK.
- Lakukan konfirmasi melalui nomor komunikasi yang telah diketahui apabila menerima permintaan transfer dana dari seseorang yang dikenal.
- Jangan mengunduh aplikasi keuangan dari sumber yang tidak resmi.
- Simpan bukti percakapan, bukti transfer, nomor telepon, serta informasi rekening apabila menemukan indikasi penipuan.
Langkah-langkah tersebut menjadi penting karena penipuan digital tidak hanya menyasar masyarakat yang kurang memahami teknologi, tetapi juga dapat menimpa pengguna layanan keuangan yang sudah terbiasa melakukan transaksi secara daring.
Korban Penipuan Diminta Segera Melaporkan Kejadian
Kecepatan pelaporan menjadi salah satu faktor penting dalam penanganan kasus penipuan transaksi keuangan.
Masyarakat yang mengalami penipuan disarankan segera menghubungi bank atau penyedia layanan pembayaran terkait dan melaporkan kejadian melalui Indonesia Anti-Scam Centre.
Pelaporan dapat dilakukan melalui situs resmi:
Sementara itu, masyarakat yang menemukan indikasi aktivitas keuangan ilegal dapat menyampaikan pengaduan melalui:
Korban sebaiknya menyiapkan sejumlah informasi pendukung, seperti nomor rekening tujuan, nama pemilik rekening, bukti transfer, kronologi kejadian, nomor telepon pelaku, tangkapan layar percakapan, serta tautan situs atau akun media sosial yang digunakan.
Semakin lengkap informasi yang disampaikan, semakin mudah bagi pihak terkait untuk melakukan verifikasi dan menindaklanjuti laporan.
Meski demikian, pelaporan tidak menjamin dana korban dapat dikembalikan sepenuhnya. Proses pemblokiran dan pengembalian dana bergantung pada hasil penelusuran serta ketersediaan dana pada rekening yang terindikasi terkait penipuan.
Kolaborasi Menjadi Kunci Perlindungan Konsumen Digital
Peningkatan jumlah transaksi digital membutuhkan sistem perlindungan konsumen yang semakin kuat. Pemerintah, regulator, lembaga perbankan, penyedia sistem pembayaran, dan aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam mencegah serta menangani kejahatan keuangan.
Keberadaan Indonesia Anti-Scam Centre menjadi salah satu instrumen koordinasi untuk mempercepat penanganan laporan penipuan dan mengupayakan pemblokiran rekening yang digunakan pelaku.
Namun, pengawasan dari regulator saja tidak cukup. Kesadaran masyarakat dalam menjaga informasi pribadi dan melakukan verifikasi sebelum bertransaksi juga menjadi bagian penting dari sistem perlindungan tersebut.
OJK bersama Satgas PASTI menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi, meningkatkan penindakan, serta memperluas edukasi kepada masyarakat.
Di tengah perkembangan ekonomi digital, keamanan transaksi dan kepercayaan konsumen menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem keuangan Indonesia.
Masyarakat diharapkan tidak hanya semakin aktif memanfaatkan layanan keuangan digital, tetapi juga semakin cermat dalam mengenali risiko dan memastikan keamanan setiap transaksi yang dilakukan.
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Siaran Pers Satgas PASTI tanggal 27 Oktober 2026.
