MediaTimsus.com
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pastikan pemerintah akan menyiapkan anggaran senilai Rp 20 triliun untuk menyelesaikan tunggakan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial/BPJS kesehatan.
Dalam hal ini APBN akan berperan aktif untuk membiayai tunggakan BPJS kesehatan.
“20 Triliun itu dananya Ada dan sudah kami anggarkan,”ucap Purbaya dikantor kemetrian Koordinator Bidang Perekonomian hari Rabu, 22 Oktober 2025.
Belum jelas sumber anggaran yang dimaksud, namun Indikasi nya berasal dari A-lokasi Anggaran Jaminan Kesehatan Nasional/JKN.
Menjadi Rp 69 triliun pada 2026, naik dari Rp.49 triliun pada Tahun sebelumnya .
Kenaikan anggaran ini termasuk untuk membiayai bahkan iyuran FBI yang mana ditanggung pemerintah.
A-lokasi dana yang disiapkan Menkeu Purbaya itu agak ber sebrang an dan narasi direktur untuk BPJS, Ali Ghufron Mukti yang mau menyampaikan bahwa mekanisme yang digunakan adalah wrife off atau pengapusan bukti,sebab cara itu meniadakan cacatan piutang dari pembukuan BPJS tanpa memerlukan A-lokasi dana khusus APBN.
“Yang jelas itu kalau BPJS berkeinginannya itu istilahnya agar hadir, kemudian peserta itu dapat akses pelayanan,tapi tidak disalah gunakan,”jelas Ghufron.
Adapun proses pemutihan tunggakkan peserta BPJS kesehatan. Rencananya dilakukan kepada 23 juta peserta dengan nilai lebih dari Rp 10 Triliun. Ia nya memasti kan kebijaksana itu tidak ini tidak akan mengganggu arus kas/chas flow BPJS kesehatan.
Lebih lanjut, Purbaya sampai kan,meski men jamin akan mem biayai tunggakan BPJS kesehatan bahwa banyak perubahan.
Purbaya mengatakan sudah menerima laporan dari BPJS kesehatan bahwa banyak program dari kementrian kesehatan yang mana menghidup kan pembelian sejumlah alat kesehatan dengan biaya yang mahal.
Oleh karena itu, di butuhkan per baik kan agar ada efisiensi terhadap pembelian alat kesehatan. Dalam hal ini perlu dikaji alat – alat mana yang benar – benar harus dilihat mana yang harus di kurangi dari A-lokasi pembelian BPJS kesehatan juga harus mengoptimalkan divisi informasi dan teknologi/informasi and teknology/IT dalam menjalan kan tugas pelayanan.
“Jadi Purbaya katakan,di sosialisasi saja dengan kementrian kesehatan supaya tidak dapat di kurangi. Saya juga minta harus mengefektifkan IT yang mereka punya,”jelas Purbaya.
Menkeu menegas kan BPJS kesehatan sudah menugaskan 200 karyawan divisi IT di harapkan dapat mengintegrasikan kan Sistem secara merata di seluruh Indonesia. Langkah ini di lakukan agar BPJS kesehatan dapat menurunkan dan menganalisa bila terjadi adanya klaim pembayaran yang mana belum di selesaikan dengan tagihan,termasuk bila ada pembayaran yang tidak sesuai.
“Saya harap enak(6)bulan ke depan itu sudah bekerja. Mereka itu BPJS kesehatan,bilang bisa.kalau itu dapat di jalankan dengan baik maka IT BPJS kesehatan itu bisa menjadi IT dengan sistem rumah sakit yang terbesar dan terbaik di dunia,”tegas Purbaya .
Disisi lain,Menteri Sekretaris Negara/Mensesneg, Prasetyo Hadi menyampaikan saat ini pemerintah melalui kementerian/lembaga teknis sudah melakukan Investarisasi dan pendataan, ter masuk jumlah peserta hingga kelas-kelas yang tersedia dalam program BPJS kesehatan.
Hal tersebut membutuhkan masukkan dari pemangku kepentingan terkait agar pemerintah memiliki Basic data memadai.
“Kemudian jenis-jenisnya,kan ada kelas-kelas nya. Kemudian yang masuk katagori harus di pastikan,ini meninggal dunia atau pindah kelas, ini sedang di hitung semuanya,”ucap Prasetyo. (A Liem Lubis),-
